Language/Bahasa

IndonesianEnglish (United Kingdom)

Lensa Kamera

PDF Cetak Email

AKUNTABILITAS PUBLIK UNTUK MENDORONG

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK


Dasar Hukum Akuntabilias Publik DPD RI:

1. UUD 1945 pasal 23 dan pasal 23 e.

2.UU no: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

3. UU no: 15 tahun 2006 tentang BPK RI.

4. UU no: 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

5. Tatib DPDRI.

Jumlah anggota Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI adalah 11 orang dan mewakili gugus kepulauan.

Akuntabilitas publik meliputi :

  1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality).
  2. Akuntabilitas proses (process accountability).
  3. Akuntabilitas program (program accountability)
  4. Akuntabilitass Kebijakan (policy accountability)


Akuntabilitas Publik tidak bisa dipisahkan dari Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Cukup banyak ?tafsir? tentang Good Governance yang diberikan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Bank Dunia (World Bank).

Menurut Bank Dunia Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka kerja politik (political framework) bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Secara ringkasnya Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ?baik? disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance.
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merumuskan 14 Prinsip-prinsip good governance, yakni:

1. Wawasan ke depan (Visionary)

2. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency)

3. Partisipasi masyarakat (participation)

4. Tanggung gugat (accountability)

5. Supremasi hukum (rule of law)

6. Demokrasi

7. Profesionalisme dan kompetensi

8. Daya Tanggap

9. Efisiensi dan efektivitas

10. Desentralisasi

11. Kemitraan dunia usaha swasta dengan masyarakat

12. Komitmen pada pengurangan kesejangan

13. Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup

14. Komitmen pada pasar yang adil

*************



 


Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 template uk web hosting Valid XHTML and CSS.