Polres Sintang Galakkan Kampanye Anti Narkoba

  • Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

Kapolres Sintang AKBP Suharjimantoro menerima cinderamata dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik usai Rapat Koordinasi bersama Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Aula Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat Mapolres Sintang, Rabu (1/3/2017) siang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Kapolres Sintang AKBP Suharjimantoro mengatakan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tahun 2016 menurun bila dibandingkan tahun 2015.“Tahun 2015 ada sebanyak 223 kasus. Tahun 2016 hanya sebanyak 150 kasus. Kami turunkan gangguan Kamtibmas sebesar 13 persen. Kasus menurun, maka jumlah penanganan juga menurun,” ungkapnya saat Rapat Koordinasi bersama Komisi III DPR RI di Aula Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat Mapolres Sintang, Rabu (1/3/2017) siang.

Di tahun 2016, kasus dominan adalah narkoba yakni 32 kasus. Penanganan kasus sudah diselesaikan semua.

“Penanganan narkoba tidak sulit. Dalam waktu seminggu itu bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Hanya saja diakui untuk penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba itu anggaran kami minim,” katanya.

Kapolres mengatakan penanganan dan penanggulangan narkoba sudah dilakukan lewat upaya detensi dini, preemtif dan preventif. Sebagai upaya preemtif, setiap bulan Polres Sintang lakukan penyuluhan sepanjang tahun 2016.

“Itu satu bulan sekali. Kami ada kampanye anti narkoba dilakukan oleh semua anggota Polres. Jika ada keramaian, kami datangi lantas kampanye masalah dan bahaya narkoba. Terus kami dokumentasi kan. Setiap hari Kapolsek harus ada laporan,” timpalnya.

Selain kampanye narkoba, Polres Sintang juga kampanye anti komunis, anti kekerasan dan anti kejahatan. Kapolres menerangkan di tahun 2015 terdapat 10 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 13 Kasus perlindungan anak dan 1 kasus perkosaan.

“Di 2016, hanya empat kasus mudah-mudahan tidak bertambah,” harapnya.

Kapolres menegaskan kedepankan fungsi deteksi dini dan preemtif dibandingkan penegakkan hukum (Gakkum). Jika sampai lakukan Gakkum, maka fungsi Babinkamtibmas dan intelejen tidak berjalan baik.

“Kami lebih senang kalau masyarakat tidak berurusan dengan polisi terkait kejahatan,” tandasnya. | Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *