Pengadilan Perintahkan Presiden Keluarkan PP Cegah Kebakaran Hutan

Andi Saputra – detikNews

Palangkaraya – Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) memerintahkan Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pelaksana (PP) untuk mencegah kebakaran hutan. Dalam PP itu, nantinya Presiden wajib melibatkan peran masyarakat.

“Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana (PP) dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat,” kutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Kamis (23/3/2017).

Vonis itu diketok oleh majelis hakim yang diketuai Kaswanto pada Rabu (22/3) kemarin. Gugatan citizen law suit itu diajukan oleh penggiat lingkungan dengan tergugat yaitu:

  1. Tergugat I adalah Presiden Republik Indonesia
  2. Tergugat II adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  3. Tergugat III adalah Menteri Pertanian
  4. Tergugat IV adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional.
  5. Tergugat V adalah Menteri Kesehatan
  6. Tergugat VI adalah Gubernur Kalimantan Tengah
  7. Tergugat VII adalah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Daftar PP yang harus dibuat adalah:

  1. PP tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup.
  2. PP tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. PP tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
  4. PP tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup
  5. PP tentang analisis risiko lingkungan hidup
  6. PP tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
  7. PP tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.

“Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI,” ucap majelis.

Selain itu, PN Palangkaraya juga memerintahkan Pemerintah untuk membuat tim gabungan di mana fungsinya adalah:

  1. Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran.
  3. Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.

Penggugat citizen law suit di PN Palangkaraya (dok.ist)

PN Palangkaraya juga menghukum Tergugat I beserta Tergugat II, Tergugat V dan TergugatVI segera mengambil tindakan:

  1. Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap.
  2. Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antispasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
  4. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;

“Menghukum Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat VI untuk membuat peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” putus majelis.

Selain itu, dihukum pula Tergugat II untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model.

Adapun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Gubernur Kalimantan Tengah dihukum untuk:

  1. Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
  2. Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar;
  4. Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
  5. Menghukum Gubernur Kalimantan Tengah untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal.

Untuk itu Gubernur Kalimantan Tengah wajib:

  1. Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
  2. Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
  3. Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
  4. Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
  5. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII segera menyusun dan mengesahkan Perda yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. (asp/rvk) | Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *