Penetapan Kawasan Konservasi di Sintang Rampas Hak Masyarakat

  • Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

Kepala Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Duman saat diwawancarai Tribun usai reses Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik di Kecamatan Kelam Permai, Selasa (28/2/2017) siang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Masyarakat beberapa desa di kawasan luar Lingkar Kelam berharap Pemerintah mengkaji ulang penetapan kawasannya masuk kawasan konservasi.

Kondisi ini dipandang sangat merugikan lantaran membuat masyarakat kehilangan hak atas lahan yang ditempati selama ini. Kawasan Lingkar Kelam meliputi empat desa yakni Desa Kebong, Samat, Merpak, dan Kelam Sejahtera. “Masyarakat merasa hak-haknya sudah dirampas dengan ketetapan terkait konservasi itu. Masyarakat sudah lama tinggal di wilayah itu, bahkan sebelum ketetapan itu dikeluarkan sekitar tahun 1990-an,” ungkap Kepala Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Duman kepada Tribun usai reses Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik di Kecamatan Kelam Permai, Selasa (28/2/2017) siang.

Baca: Pemkab Sintang Cabut Undi Penempatan Kios di Pasar Raya Sintang

Penetapan kawasan konservasi membuat masyarakat desa di kawasan Lingkar Kelam tidak bisa menjadikan bangunan yang sudah didirikan menjadi hak milik.

“Kondisi ini tentu sangat disesalkan padahal masyarakat sudah lama menempati kawasan tersebut,” katanya.

Program PRONA pernah jadi harapan masyarakat mendapat sertifikat tanah. Namun, warga tidak bisa mendapat sertifikat tanah karena tempat tinggalnya masuk kawasan konservasi.

“Warga Lingkar Kelam tidak bisa ajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Termasuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) juga tidak bisa,” imbuhnya.

Pihak desa telah ajukan surat ke BKSDA dengan tembusan Camat Kelam Permai. Tapi usulan pengeluaran kawasan Lingkar Kelam dari status konservasi tak kunjung bahkan solusi.

“Kami harap ada solusi terkait hak-hak masyarakat kami,” tandasnya.

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Desa Merpak, Petruk. Masyarakat desanya juga ingin kejelasan patok terkait mana kawasan konservasi dan bukan kawasan konservasi.

“Kami mau ada kepastian. Masyarakat jangan sampai dirugikan. Patok dan petanya tidak jelas untuk kawasan luar Lingkar Kelam ini,” katanya.

Pihaknya juga sudah datang ke kantor Kecamatan mempertanyakan kawasan luar lingkar Kelam berstatus hutan konservasi. Tidak hanya itu, pihak desa juga bertandang ke Kantor Kehutanan Kabupaten.

“Saya dan Pak Camat pernah datang ke Dinas Kehutanan. Tapi jawabannya, persoalan kawasan konservasi ini wewenang pusat. Persoalan ini masih belum ada titik temu. Kami ingin kejelasan patok,” tandasnya. | Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *