Komisi III Minta KPK Tidak Lagi Lakukan Distorsi Informasi

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, foto : doeh/hr

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi melakukan distorsi informasi. Hal ini menyusul pernyataan Komisioner KPK, Laode M. Syarief tentang UU MD3 yang baru saja disahkan oleh DPR RI kemarin, yang dikatakannya melanggar konstitusi.

“Berkaitan dengan pernyataan Bang Laode tadi, kita diminta merenung, belajar ilmu hukum dan sebagainya tentang UU MD3 ini. Saya berpikir Bang Laode ini memang belum membaca UU tersebut, pernyataan tersebut seolah-olah kami sebagai sarjana hukum yang tidak mengerti hukum,” ungkap Erma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Erma menegaskan bahwa pihaknya dan Anggota DPR RI lainnya tidak pernah meletakkan diri di atas warga negara lain. Terutama terkait dengan hak imunitas Anggota DPR RI. Disebutkan politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, dalam UU MD3 Pasal 245 Ayat 1, tertulis bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR RI yang diduga terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD (Mahkamah kehormatan dewan).

Sementara Ayat 2 menyebutkan bahwa, dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana Ayat 1 tidak diberikan oleh MKD paling lama 30 hari terhitung sejak diterimannya permohonan,  pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana ayat 1 dapat dilakukan.

Dan pada Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat 1 tidak berlaku apabila Anggota DPR : (a) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana. (b) Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan,keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan (c) Disangka melakukan tindak pidana khusus. Dalam hal ini Korupsi itu merupakan tindak pidana khusus.

“Wajar kalau kami mempertanyakannnya apa yang disampaikan Bang Laode tadi. Tidak ada keinginan kami untuk melakukan sebuah perbedaan di mata hukum. Ini seolah sengaja dilakukan, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR selalu salah,” ujar Erma.

Erma mengatakan bahwa distorsi informasi seperti itu bukan pertama yang dilakukan KPK, Komisioner dan Juru bicara KPK pun pernah melakukan hal yang sana. Dimana kepada media KPK mengatakan keinginannya diundang dalam pembahasan Undang-undang Kitab hukum pidana (UU.KUHP).

Padahal, setiap pembahasan UU KUHP, Komisi III DPR selalu mengundang stakeholder terkait, seperti Polisi, Kejaksaan Agung, BNPT, bahkan Tim KPK pun pernah hadir. Meskipun sebenarnya yang punya hak untuk ikut dalam pembahasan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, namun Komisi III selalu membuka ruang bagi stakeholder terkait untuk memberi masukan dalam pembahasan revisi UU tersebut.

“Jangan tiba-tiba  di luar KPK bicara ingin hadir, diundang dalam pembahasan revisi UU KUHP. Kesannya kami tidak pernah mengundang. Jangan distorsi informasi seperti itu. Ungkapkan fakta dan kebenaran, jangan mainkan opini media seolah-olah apa yang dilakukan DPR selalu jeleklah. Kita bernegara, kita berbicara patokannya undang-undang. Ini sudah sering terjadi, tapi baru kali ini saya bicara. Saya ingat sekali ada Tim KPK yang hadir dalam pembahasan undang-undang. Cara-cara seperti ini, menyampaikan distorsi informasi yang tidak baik jangan terulang lagi. Mari sama-sama membuat ini lebih bagus ke depan, demi bangsa dan negara ini,” paparnya. (ayu/sf) | Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *