Ibu Erma Suryani Ranik anggota DPR RI Menerima Mahasiswa Disabilitas Netra Magang

Oleh Fajri Hidayatullah [NIM: 2015130030]
FISIP Jurusan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
5 April 2018

Dari kiri, Yusuf, Fajri, Erma Ranik

Sebelum masuk pada pengalaman saya selama magang di DPR RI mengikuti kegiatan ibu Erma Suryani ranik anggota DPR RI komisi 3 Fraksi partai Demokrat periode 2014-2019. Saya akan bercerita secara singkat saya Fajri mahasiswa disabilitas program study ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta ditengah kehawatiran saya perihal magang saya tekatkan untuk menghadap kepala program study ilmu politik yaitu Dr Lusi Andriyani yang realitanya saya hampir 1 tahun sekali saja untuk menghadap beliau karena saya mau menunjukan kalau saya sebagai disabilitas tidak banyak mengeluh dengan tantangan selama kuliah di Universitas Muhammadiya Jakarta. Dari konsultasi itulah saya diberikan rekomendasi untuk konsul di Yayasan Mitra Netra dan bertemu ibu Arya selaku ketua umum Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) dan saya langsung dihubungkan kepada Ibu Firli selaku sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Demokrat hingga saya diminta mengirimkan cv dan pada akhirnya saya diterima magang yang di mulai hari senin tanggal 5 maret 2018 sampai 5 april 2018.

Hingga saatnya tiba saya memulai magang diawali dengan datang ke gedung nusantara 1 DPR RI lantai 10 no ruangan 15. Tentunya bukan perkara mudah untuk masuk ke DPR RI seperti yang sudah diketahui masyarakat pada umumnya dengan melalui tahap standar operasional prosedur akhirnya saya bisa masuk bersama teman saya dan saya berkenalan dengan staff ibu Erma Suryani Ranik anggota DPR RI komisi 3 Fraksi partai Demokrat. Di hari pertama saya dan teman langsung diajak mengikuti sidang paripurna ke 4 di nusantara 2 DPR RI yang di hadiri anggota dari 10 peraksi partai politik yang lolos parlemen tersol dengan kehadiran anggota 256 sidang paripurna ini dilaksanakan setelah masa reses atau turun ke daerah pilihan yang diwakili. Ibu Erma Suryani Ranik anggota DPR RI dari daerah pilihan Kalimantan Barat beliau bisa dibilang perempuan yang hebat dari banyak perempuan di indonesia yang tidak berdaya pada keadaan, ibu Erma Suryani Ranik sebelum menjadi anggota DPR RI dari partai Demokrat beliau adalah aktifis dan sebagai jurnalis di Kalimantan Barat hingga menjadi anggota DPD yang berkantor di DPR RI. Ibu Erma Suryani Ranik terus melebarkan sayapnya untuk menjadi anggota DPR RI dan terpilih dari daerah dapil kalimantan barat yang duduk di komisi 3 Fraksi partai Demorat periode 2014-2019 ibu Erma Suryani Ranik menunjuk tenaga ahlinya yaitu ibu Devi dan asprinya ibu Yuli yang membantu tugas beliau selama duduk menjadi anggota DPR RI ibu Erma Suryani Ranik mempunyai 7 orang staf yang beliau pekerjakaan untuk membantu memudahkan tugas sebagai anggota DPR RI. Ibu Erma Suryani Ranik memiliki keaktifan yang luar biasa sebagai anggota DPR RI perempuan, beliau sangat aktif menjalankan pungsi tugasnya. Ibu Erma Suryani Ranik duduk juga di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi partai Demokrat serta sebagai sekertaris Fraksi partai Demokrat di MPR RI semua jabatan ini beliau jalankan pungsinya dengan sangat baik walaupun sebagai perempuan.

Selain itu Ibu Erma Suryani Ranik juga memiliki kantor untuk pendampingan perkara hukum di daerah pilihan beliau yaitu Kalimantan Barat anggota srikandi di DPR RI ini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat diusia 34 tahun inilah profil secara singkat ibu Erma Suryani Ranik. Masih agenda di hari yang sama senin tanggal 5 sidang paripurna ke 4 yang dibuka oleh wakil ketua dpr ri dari peraksi partai demokrat yaitu agus hermanto yang langsung didengarkan banyak intruksi dari anggota dpr ri lintas peraksi yang ada di DPR RI ada 10 Fraksi yang lolos parlemen tersol 2014-2019 dan sesuai aturan juga pimpinan sidang membacakan surat yang masuk untuk ditindak lanjuti oleh anggota DPR RI yang ada 11 komisi masing-masing ada wilayah kerja dan mitra kerja, setelah membacakan surat ketua DPR RI Bpk Bambang Sudipio memberikan pidato dihadapan anggota DPR RI yang telah hadir di ruangan sidang paripurna.

Kegiatan selanjutnya saya dan teman seperjuangan melanjutkan agenda yaitu mengikuti pembahasan tentang penghapusan kekerasan seks pada perempuan dan anak yang dihadiri srikandi anggota DPR RI lintas Fraksi dan mitra kerja pembahasan ini mengupas pasal demi pasal yang akan dijadikan punistmen atau hukuman untuk pelaku dan kata-kata yang disusun agar tidak banyak menuai kontroversial untuk rancangan undang-undang peghapusan kekerasan seks. Didalam ini juga dibahas kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat dari tahun 1980 yang belum selesai sampai saat ini rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seks tidak boleh tumpang tindih dengan undang-undang dasar 1945 dan undang-undang yang terkait.

Masuk kegiatan selanjutnya di hari yang berbeda rapat dengar pendapat dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di komisi 3 nusantara 2 gedung DPR RI yang dihadiri ketua komisi 3 dan anggota DPR RI serta kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta jajarannya, rapat dengar pendapat ini bisa dimulai apabila sesuai peraturaan mengenai kehadiran yang memenuhi syarat kehadiran anggota DPR RI rapat dengar pendapat ini banyak menimbulkan pertanyaan dari anggota DPR RI lintas Fraksi hal ini timbul setelah Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membacakan kinerjanya ada dari anggota DPR RI yang memojokan, ada pula yang bersikap arif dan bijaksana melihat realita yang ada dan memahami permasalahan yang timbul pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seperti yang diungkapkan oleh Anggota DPR RI Erma Suryani Ranik bahwa kurangnya sumber daya manusianya dan anggaran yang terbatas untuk operasional kinerja tentunya dapat dipahami bahwa minimnya anggaran dan sumber daya manausia bisa menghambat program kerja yang telah disusun untuk dilaksanakan oleh struktural kepengurusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan kesimpulan bahwa komisi 3 mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lebih agresip lagi pada kinerjanya.

Dihari berikut kegiatan rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri dan jajaran tentunya dengan syarat anggota yang hadir sudah sesuai peraturan yang berlaku di DPR RI terkhusus komisi 3 DPR RI rapat dengar pendapat ini sangat berbeda realita yang ada ruangan balkon Komisi 3 selalu penuh dan sampai di luar ruangan komisi 3 yang dihadiri para pencari berita atau wartawan dari media cetak dan elektronik, tidak berbeda jauh terjadi pula pada anggota DPR RIi dari komisi 3 yang hampir hadir semua seperti biasa rapat dengar pendapat dimulai pembacaan kinerja oleh Kapolri Tito Kanavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia banyak paparan kinerja yang Kapolri anggap sebagai prestasi diantaranya adalah berhasilnya Kepolisian mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan lainnya dan reformasi struktural dijajaran Kepolisian RI selama pemaparan Anggota DPR RI dan Tenaga Ahli serta wartawan mendengarkan secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya seperti layaknya pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh President Ir Soekarno, setelah pemaparan kinerja selesai Ketua Komisi 3 meminta persetujuan hak Anggota DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan atau pendaopat dibatasi dengan waktu selalma 5 menit waktu ini dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI dengan baik apalagi mengingat tahun pemilu tentunya sebagai kader atau petugas partai harus menunjukan simpatinya kepada masyarakat yang memilihnya dari daerah pilihan masing-masing agar terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI apabila mencalonkan kembali ke kursi senayan.

Dari pertanyaan dan pendapat banyak dilontarkan oleh Anggota DPR RI Komisi 3 ini di hadapan Kapolri dan jajarannya diantaranya kasus Wakil Kapolsek yang terlibat cinta denga istri anak buahnya di propinsi lampung serta adanya pelarangan penduduk pribumi untuk masuk pulau di negara kesatuan repuplik indonesia dan banyak kasus lainnya yang disampaikan oleh anggota DPR RI komisi 3 dari masing-masing Fraksi yang ada di DPR RI tentunya yang hadir di ruangan Komisi 3 DPR RI Rapat dengar pendapat ini dengan Kapolri dan jajarannya selalu menari untuk di ikuti hal ini dapat terlihat selesai rapat di skors dan dimulai kembali kursi sudah penuh bahkan sampai di luar ruangan Komisi 3 DPR RI saya dan teman seperjuangan sampai tidak dapat tempat untuk mengikuti rapat dengar pendapat kembali selepas di scor oleh pimpinan komisi 3 dpr ri hingga sampai selesai rapat dengar pendapat selesai saya tetap tidak dapat masuk ke ruangan rapat yang telah disiapkan rapat ini selesai pukul 16.30 waktu indonesia barat ibu erma suryani ranik angota dpr ri komisi 3 peraksi partai demokrat turut serta membuat kesimpulan rapatv dengar pendapat dengan kepolisian drepublik indonesia dan para jajaran kegiatan selanjutnya tentunya di hari yang berbeda komisi 3 dpr ri kembali mengadakan rapat dengar pendapat denan komisi yudisial republik indonesia seperti biasa rapat harus sesuai tata tertip dan peraturan kehadiran anggota harus memenuhi syarat yang berlaku dan ketua meminta persetujuan waktu yang akan disepakati bersama dengan anggota dpr ri dan sepperti biasa rapat dimulai dengan pembacaan kinerja oleh ketua komisi yudisial tiba waktunya anggota dpr ri untuk bertanya dan menyampaikan pendapat yang sudah melekat sebagai hak anggota dpr ri di rapat dengar pendapat dengan komisi yudisial republik indonesia ini dengan jarak waktu yang lama baru dilaksanakan kembali hal ini yang menjadi permasalahan selain itu tidak hadirnya wakil ketua dari 7 yang ada salah satu tidak pernah hadir rapat dengar pendapat dengan komisi 3 dpr ri dinilai tidak menghargai dan menghormati serta ketua komisi yudisial yang tidak membalas undanga undangan pernikahan salah satu anggota dpr ri komisi 3 buruknya kinerja menjadi sorotan utama yang menjadi permasalahan harus segerah dibenahi dan juga pengawasan hakim harus lebih ditingkatkan dengan undang-undang yang dimiliki komisi yudisial sebagai payung hukum untuk menjalankan pungsi tugasnya,. Itulah kesimpulan rapat dengar pendapat dengan komisi yudisial di komisi 3 dpr ri. Kegiatan selanjutnya dihari yang berbeda rapat dengar pendapat komisi 3 dpr ri dengan kejaksaan agung Republik Indonesia.

Dari hasil pemaparan yang di sampaikan oleh jaksa agung anggota Komisi 3 DPR RI memberikan tanggapan melalui pertanyaan dan pendapat di antaranya tentang pemberantasan mafia hukum,hukuman mati dan First Travel dengan kesimpulan komisi 3 RI mendesak kejaksaan Agung untuk meningkatkan kinerja dan melaksakan hukuman mati yang lama tersendat.

Harapan Saya, semoga Ibu Erma Suryani Ranik terpilih kembali di DPR RI agar membawa aspirasi penyandang desabilitas yang selama ini kurang di akomodir kepentingannya dan kelak kedepan pula menerima kembali mahasiswa disabilitas untuk magang di DPR RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *