Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Semalam di DPRRI, Jurnal Perempuan meluncurkan edisi no 97 bertema Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender.

Edisi ini berisi tulisan tulisan bernas khusus memberikan banyak kritik kepada DPR dan pemerintah dalam menyusun RUU KUHP.(Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) . Para aktivis dan akademisi yang hadir, menganggap RUU KUHP yang sedang kami bahas banyak yang tidak memberikan jaminan perlindungan hak hak perempuan.

Prof. Sulistyowati dari Pusat Kajian Gender UI secara khusus menyoroti pasal.pasal yang berkaitan dengan kalimat “pemenuhan kewajiban adat setempat” sebagai pasal pasal yang tidak melindungi perempuan. mengingat dalam banyak kasus di Hukum Adat di Indonesia cenderung patriakis dan menjadikan perempuan sebagai korban.

Draft RUU KUHP memang pada pasal 2 ayat 1 memberi ruang untuk.mengakui hukum adat /hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum pidana Indonesia. Konsep ini digagas oleh Prof . Muladi . dan juga selama ini menjadi bagian dari perjuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Saya juga mendengarkan bagaimana penelitian Bantuan Hukum untuk perempuan korban keejahatan kesusilaan. Bagaimana masih sulitnya akses terhadap bantuan hukum. bagaimana traumanya korban untuk hadir di persidangan pengadilan.

Acara kemarin dibuka dan dihadiri oleh senior saya kak DR. Hetifah, Anggota Presedium Koalisi Perempuan Parlemen Republik Indonesia sekaligus Wakil ketua Komisi X DPRRI. kak Hetifah ini juga Ketua Koalisi Perempuan Partai Golkar se Indonesia , sebuah organisasi sayap partai Golkar untuk perempuan.

Sebagai anggota Panja RUU KUHP, saya senang menerima banyak kritik tajam dan bernas dari para aktivis perempuan ini. kritik ini penting untuk.memastikan proses dan hasil regulasi di DPR berjalan memenuhi harapan banyak orang.

Kemarin saya katakan, dalam politik kita tidak bisa “menang seluruhnya” pasti ada titik kompromi. tentu saja titik kompromi itu tetap harus dalam nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan hak perempuan.

Saya percaya UU dibuat untuk.melindungi warga negara, memastikan masing masing individu bisa menjalin hubungan yang adil dan terpenuhinya hak hak dasarnya sebagai.manusia dan.menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.

RUU KUHP masih terus berproses di DPR. Semoga bisa kita carikan jalan terbaik.

tabik

Erma Ranik
Anggota Panja RUU KUHP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *