Erma: Aparat Jangan Hanya Galak Kepada Petani

(Foto dari Set DPR)

Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Erma Suryani Ranik mengapresiasi tindakan preventif yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Februari 2018 melakukan rapat kordinasi antisipasi penanganan kabut asap.

“Langkah ini menunjukan pemerintah sudah semakin memperbaiki diri dan belajar dari gagapnya penanganan bencana kabut asap pada 2015. Kami juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui BNPB yang menyediakan enam buah heli di Kalimantan Barat untuk melakukan bom air terhadap titik titik api,” kata Erma dalam siaran persnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu juga mengapresiasi banyak pihak yang terlibat penuh dalam penanganan bencana kabut asap seperti pihak Kepolisian, TNI, dan masyarakat baik melalui pemadam kebakaran swasta maupun yang memadamkan api secara mandiri.

Meski demikian harus diakui bahwa langkah-langkah tersebut belum maksimal. Titik api terutama di lahan gambut masih menjadi penyebab asap. Mengakibatkan buruknya kwalitas udara sehingga merusak kesehatan warga.

Pada 21 Agustus 2018, pihaknya mengadakan Rapat dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kalbar, TTA Nyarong dan Kapolda Kalbar, Irjen Didi Haryono. Dari hasil pertemuan tersebut bisa disimpulkan, belum ada keseragaman gerak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan antisipasi dan penanggulangan penanangan bencana kabut asap.

Ini terlihat dalam minimnya alokasi anggaran penanganan bencana yang dianggarkan melalui APBD provinsi Kalbar. Pemerintah provinsi hanya menganggarkan Rp5 miliar untuk keseluruhan program penanggulangan bencana dI Kalimantan Barat. Anggaran tersebut juga dipotong lagi Rp1,3 miliar untuk mengatasi defisit hampir Rp600 miliar.

Pihaknya menyampaikan bahwa BNPB hendaknya bisa lebih fokus dalam melakukan pemadaman api di kawasan kawasan yang teridentifikasi sebagai lahan gambut. Karena lahan gambut sangat sulit untuk dipadamkan. Langkah yang dilakukan hendaknya berkolaborasi antara pemadaman dengan bom air dan kegiatan pemadaman di darat melibatkan Manggala Agni, TNI/POLRI, BPBD dan pihak swasta serta warga masyarakat.

“Kami menyadari bahwa BNPB tidak hanya berfokus pada bencana asap di Kalimantan tapi juga mengatasi persoalan bencana gempa bumi di Lombok. Karenanya kami mengimbau Kementerian Keuangan hendaknya lebih luwes dalam penanggulangan bencana dengan memberikan keleluasaan penggunaan dana dana yang dimungkinankan secara legal digunakan penanggulangan bencana kabut asap,” papar Erma.

Ia mencontohkan, dana bagi hasil-dana reboisasi yang berada dalam nomenklatur Kementerian kehutanan bisa dipakai untuk memastikan pemadaman api di Kalimantan. Selama ini hutan Kalimantan puluhan tahun menyumbangkan puluhan triliyun dari hasil kayu untuk pembangunan Indonesia.

Ketika Kalimantan menghadapi bencana, dana reboisasi ini mestinya bisa dipakai untuk penanggulangan bencana. Tentu saja sesuai dengan prosedur dan prinsip transparansi anggaran. Sehingga semua penggunaan uang negara bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami mengimbau pihak keamanan agar bisa melakukan penegakan hukum secara proporsional terhdap pelaku pembakaran lahan khususnya lahan gambut. Secara khusus kami mengapresiasi Polda Kalbar menangkap dua pelaku pembakaran hutan di Pontianak yang dibayar Rp10 juta untuk membakar lahan. Polisi harus mengusut dan menangkap dengan tuntas siapa otak pelaku pembakaran ini,” katanya.

Erma meminta aparat kepolisian untuk berkordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelidiki siapa pemilik lahan sebenarnya lahan lahan gambut yang terbakar. Pihak kepolisian harus bisa mengungkap siapa sebenarnya aktor intelektual pelaku pembakaran lahan gambut.

“Jangan sampai penegak hukum menjadi garang dan galak terhadap petani dan rakyat kecil tapi menjadi keok menghadapi perusahaan atau pengusaha yang melakukan pembakaran lahan,” katanya.

Kader Partai Demokrat itu mengimbau Presiden Joko Widodo untuk bisa memerintahkan kepada jajaran kementerian terkait untuk melakukan reformulasi anggaran penanganan bencana yang sudah diusulkan di RAPBN 2019. Secara khusus untuk melakukan perubahan cara berpikir pemerintah dengan lebih mengedepankan prinsip pencegahan bencana daripada penanggulangan bencana.

“Hemat kami jika pemerintah mulai tahun depan, mengubah pola pikir ini, dengan memaksimalkan upaya penanggulangan. Maka kerugian yang lebih besar akibat bencana kabut asap yang dialami oleh bangsa kita bisa dicegah. Sehingga bencana tahunan kabut asap hanya menjadi sejarah kelam semata,” ujarnya.(*/rls) | Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *