DPR RI Beri Atensi Kasus Narkoba dan Kekerasan Seksual

  • Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

Suasana Rapat Koordinasi bersama Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Aula Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat Mapolres Sintang, Rabu (1/3/2017) siang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik menegaskan beri atensi penuh terkait penanggulangan dan pemberantasan narkoba.“Saya konsen terhadap narkoba. Karena menurut saya, urusannya menyangkut generasi mendatang. Kita tidak bisa bicara Indonesia di generasi sekarang. Namun, juga generasi mendatang. Teman-teman di Kepolisian dan BNN (Badan Narkotika Nasionak) punya peran besar untuk urusan narkoba ini,” ungkapnya saat Rapat Koordinasi bersama Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Aula Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat Mapolres Sintang, Rabu (1/3/2017) siang.

Semua tentu tidak ingin generasi muda terkena narkoba, sebab dampak narkoba sangat merusak. Terlebih, generasi muda sebagai penerus dan calon pemimpin masa depan sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa.

“Untuk itu, saya berharap kepada Polres Sintang berkerjasama dengan BNN Kabupaten Sintang memberi arahan ke para pelajar, terutama SMA. Paling tidak agar mereka punya wawasan terkait bahaya narkoba dan trik hindari kalau ada orang menawarkan,” katanya.

Erma mengakui hingga kini BNN di Kabupaten-Kabupaten belum bisa bergerak maksimal. Di tahun 2017, Komisi III DPR RI alokasi dana besar bagi penguatan struktur dan infrastruktur di BNN Pusat.

“Komisi III memenuhi permintaan Pak Budi Waseso (Kepala BNN Pusat) untuk alat sadap dan beberapa senjata khusus. Alasannya, para penyelundup narkoba hebat menghindari diri gunakan teknologi canggih dari aparat, khususnya BNN,” imbuhnya.

Selain narkoba, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga jadi fokus pihaknya. Erma meminta unit Pelayanan Perempuan dan Anak-Anak (PPA) Polres Sintang berpihak kepada korban.

“Jangan berpihak kepada pelaku. Meski harus kedepankan asas praduga bersalah. Korban harus tetap diberi perlindungan,” timpalnya.

Erma mengingatkan ada Perpu yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

“Hukuman terberat itu dikebiri. Namun, saya belum dapat laporan ada yang dihukum kebiri di Indonesia. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Karena kalau sudah ada, berarti tingkat kejahatan luar biasa,” tukasnya. | Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *