Diskusi Kelompok Terfokus untuk RUU Mahkamah Konstitusi

Semalam di Magister Hukum UNTAN berlangsung Diskusi Kelompok Terfokus untuk RUU Mahkamah Konstitusi.

Komisi 3 DPR dan pemerintah sejak akhir 2016 sepakat untuk mulai membahas ini. Namun konsentrasi untuk menyelesaian RUU KUHP membuat RUU Mahkamah Konstitusi baru mulai bisa dibahas Agustus 2018.

Kemarin kami menerima banyak sekali kritik dari akademisi dan praktisi hukum terkait pelaksanaan tugas MK dan soal RUU MK.

Bang Hadi Suratman Kordinator Wilayah Peradi untuk Kalimantan menyampaikan kritik keras. ia tak setuju Hukum Materil dan Hukum Formil digabung dalam satu UU. “mesti dipisah, agar tidak saling mengganggu. bisa pakai contoh bagimana KUHP dan KUHAP dipisah”.

Bang DR. Firdaus dari Fakultas hukum UNTAN juga tak kalah keras mengkritik. “Sistem kamar kamar untuk seleksi hakim MK membuat kesannya selama ini hakim MK ini kayak bagi bagi. Jangan sampai anggota komisi 3 DPR milih kawannya sendiri jadi hakim MK. Ingat dulu Mahfud MD, Hamdan Zoelfa dan Akil Mochtar kan dipilih saat masih anggota komisi 3” tegasnya.

Saya mencatat dan menerima segala masukan.
Minggu depan akan berlangsung kegiatan bertema sama di Universitas Lambung Mangkurat . Akhir september akan berlangsung kegiatan yang sama di UNDIP Semarang.

Semua masukan, kritik dan saran akan menjadi masukan bagi 10 fraksi di DPR dan pemerintah untuk membuat DIM. Untuk selanjutnya akan dilakukan dalam rapat rapat kerja pembahasan.

Fraksi partai Demokrat akan mengusulkan agar dari 9 hakim MK, 3 diantaranya perempuan. Artinya masing masing kamar (Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung) wajib ada perempuan. Sebagai ketua Panja RUU MK saya berharap semoga bisa diselesaikan dalam periode 2014-2019.

oh ya terima kasih untuk sohibku Siti Rohani yang mimpin diskusi semalam. ketemu seniorku mbak Ita Slamet Rahardjo dan bos catering Nunung Rahmawati.

Tabik

Erma Ranik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *