AMBANG BATAS PRESIDEN NOL PERSEN

Rabu 20 July 2017, DPR akan melakukan vooting terkait putusan RUU Pemilu. Ada 5 isu krusial yang akan diputuskan : sistem pemilu, sistem penghitungan suara, jumlah anggota DPR perdapil, parlemen treshold dan presidential treshhold.

Partai Demokrat mendukung sistem pemilu legislatif terbuka (tdk berdasarkan no urut) untuk memastikan wakil rakyat terpilih adalah sosok yang dikenal di daerah pemilihannya, bukan hasil kongkalikong dan oligarki suatu partai .

Ambang batas parlemen kami pandang cukup 4 – 5 persen. Agar ada peluang bagi partai partai baru untuk berkontribusi bagi bangsa.

Khusus untuk ambang batas mengajukan calon presiden, Partai Demokrat memilih mengikuti amar Putusan Mahkamah Konsitusi No 14/ PUU-XI/2014.
Putusan yang diambil akibat gugatan Effendi Gozali yang dibacakan pada Januari 2014 ini menyatakan bahwa karena UU no 42 tahun 2008 menyatakan bahwa pilpres dilakukan usai pilpres menjadi BATAL. Pilpres HARUS DILAKSANAKAN BERSAMAAN dengan Pemilu legislatif. Salah satu pertimbangan MK adalah, pileg dan pilpres yang beda 3 bulan menyebabkan Calon presiden harys melakukan negosiasi dg partai partai politik. Padahal calon presiden harus menghindari terjadinya ini.
Karena itu ada 2 alasan pokok kami Partai Demokrat menginginkan ambang batas nol persen utk calon presiden. Yakni :

1. Kami taat dengan putusan MK. Agar Bernegara menjadi teratur, salah satu maknanya adalah menghormati putusan peradilan. Karenanya lembaga peradilan (MK dan MA) berfungsi melakukan koreksi ketika legislatif dan eksekutif menyimpang dari arah hukum ketatanegaraan. MK sudah memutus dengan tegas soal ini. Kita tidak ada pilihan selain taat pada hukum. Jangan membiasakan diri bernegara dg tidak menghormati hukum. Kacau hasilnya. Hukum diciptakan untuk ketertiban.

2. Tahun 2004, 2009 dan 2014 ada Angka prosentase ambang batas presiden bisa muncul karena pileg dilakukan sebelum pilpres. Jadi KPU akan mudah menghitung parpol dengan perolehan suara yang berhak mengajukan capres. Saat pilpres bersamaan dengan pileg prosentase mana yang akan di hitung.
Hasil pemilu legislatif 2004, parpol udah ngasi tiket dan udah dipakai capres (Megawati, wiranto, SBY, Amin Rais dan Hamzah Haz) ketika bertarung di pilpres 2004.
Hasil pemilu legislatif 2009, udah dipakai juga tiketnya ole SBY, Megawati dan Jusuf Kala saat bertarung di pilpres 2009.
Hasil pemilu 2014 tiketnya udah dipakai Joko widodo dan Prabowo Subianto ketika bertarung di pilpres 2014.
Kalau mau pakai angka 20-25 % NGITUNGNYA DARI MANA ????????? Pemilu presiden bersamaan dengan pemilu legislatif. Bagaimana ngitung prosentase perolehan suara partainya.

Bolehkah Pilpres 2019, pakai tiket hasil pemilu 2004 ketika Golkar menang Pileg ???

Bolehkah Pilpres 2019 pakai tiket hasil pemilu 2009 ketika Demokrat menang 22 persen.

Bolehkah Pilpres 2019, pakai tiket pileg 2014 ketika PDI Perjuangan menang 19 persen.

Semua “tiket ” tahun 2004, 2009, 2014 udah dipakai para capres. Karena itu angka ambang batas pemilu presiden menjadi Tidak Relevan.

Ibarat nonton bioskop, anda udah beli tiket nonton spiderman, tiketnya udah disobek. Eh anda ngotot mau nonton lagi film Wonder Woman dengan tiket yang udah disobek. Kan aneh. Bisa dikeplak penjaga bioskop anda.

Parta Demokrat percaya bahwa pilihan ambang batas presiden NOL PERSEN adalah sesuai dengan ketatanegaraan. Sebagai parpol kami ingin menjadi bagian yang mendukung penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan termasuk MK.

Pikiran kami sejalan juga dengan pikiran akademisi Efendi gozali, Prof Mahfud MD, prof Jimly Asidiqi dan LSM yang bergerak di isu pemilu Perludem.

Bagi kami ini soal ketaatan dalam bernegara. Mari kita jaga bersama.

Tabik

Erma Ranik
Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *