Fraksi Partai Demokrat Mendukung Pemberantasan Korupsi

Erma S. Ranik

FPD menikmati betul penyampaian terkait laporan Pansus DPR Hak Angket dalam Paripurna ini.

Walaupun FPD bukan merupakan bagian dari Panitia Angket KPK, dimana Demokrat tidak setuju dan tidak mengirimkan wakilnya, FPD menyampaikan tujuan untuk memperkuat KPK, mendorong dan mengawal pemberantasan korupsi, yang merupakan tujuan bersama DPR RI.

FPD akan mencermati hasil Pansus Angket KPK, ada bagian tertentu yang disampaikan KPK akan menjadi penegakan hukum.

Erma Suryani Ranik

Menyambut Pesta Demokrasi Kalbar

Erma S. Ranik S.H.

Kepada Yth
Rakyat Kalimantan Barat

13 February 2018, Kalbar sudah memasuki tahap penting dalam rangkaian Pilkada 2018. Penetapan calon dan no urut calon kepala daerah sudah dilaksanakan. Selanjutnya akan dilaksanakan tahapan kampanye dan pemilihan kepala daerah.

Untuk itu saya menghimbau seluruh masyarakat agar mengikuti proses ini dengan sukacita. Pemilihan kepala daerah adalah bagian penting proses pencarian pemimpin dalam era demokrasi modern. Zaman dulu, pemimpin terpilih dari hasil perang dan penaklukan wilayah. Kini tidak lagi. Continue reading

Pimpinan KPK Dicecar Soal Pasal Imunitas Anggota DPR

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri) menyampaikan tanggapan bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2). | Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mendapat kritikan dari sejumlah anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada Selasa (13/2). Namun bukan terkait substansi agenda pembahasan, melainkan pernyataan Laode terkait revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Continue reading