Amandemen V UUD 45

SejarahDesain ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar empat kali perubahan (amandemen) Konstitusi. Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) membawa perubahan pada sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia. Dengan amandemen tersebut, Indonesia memasuki barisan negara-negara demokrasi yang menerapkan sistem bikameral dalam lembaga perwakilannya. Penerapan sistem bikameral tersebut bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya, namun semua berpijak di atas landasan kepentingan yang sama, yaitu memaksimalkan keterwakilan (representation) dan membangun sistem checks and balances dalam lembaga perwakilan, serta membuka peluang pembahasan yang berlapis (redundancy) untuk memperluas dan memperdalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik yang berdampak besar bagi rakyat. Sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia termasuk kategori lemah, berdasarkan kewenangan legislasi yang dimilikinya. Namun berdasarkan legitimasinya, Indonesia seharusnya termasuk dalam kategori sistem bikameral yang kuat. Sistem bikameral yang kuat akan membuat kepentingan dan aspirasi daerah dapat terjembatani secara efektif oleh DPD dan mitranya dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat pusat. Selain itu, keberadaan DPD akan dapat lebih memperkuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Upaya menuju peran DPD yang efektif sedang dilakukan oleh Kelompok DPD di MPR sebagai bagian integral dari DPD. Pada tanggal 9 Mei 2007, sejumlah 238 orang Anggota MPR dari 3 Kelompok DPD dan Fraksi/Partai Politik mengajukan usul amandemen Pasal 22D UUD 1945. Usul amandemen tersebut telah menjadi wacana publik dan mendapat dukungan tertulis dari stakeholders dan para prominen dari seluruh daerah di Tanah Air. Namun realitas dukungan yang luas tersebut tidak berbanding lurus dengan realitas politik di parlemen. Belum meluasnya dukungan partai politik yang mengakibatkan timbulnya dukung-tarik tanda tangan Anggota MPR telah mewarnai proses usul amandemen. Sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi sekaligus memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dan daerah, maka Kelompok DPD di MPR RI menerbitkan buku “Dinamika Politik Amandemen” yang menguraikan proses dan dinamika politik yang terjadi seiring dengan perjuangan pengajuan usul amandemen. Perjuangan DPD RI dalam menguatkan demokratisasi di Indonesia melalui penataan sistem ketatanegaraan yang modern selaras dengan tuntutan zaman akan terus dilakukan demi mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah pada kebijakan politik di tingkat nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Jakarta, 18 Agustus 2007

Pimpinan Kelompok DPD diMPR

Silahkan Klik disini untuk menuju ke website Amandemen V UUD 1945

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *