Pendapat Erma


UU Koperasi Kandung Sejumlah Kelemahan

Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah disyahkan DPR RI 18 Oktober 2012 lalu, dinilai anggota DPD asal Kalbar, Erma Suryani Ranik, belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan koperasi, khususnya Credit Union (CU).

“Pasalnya, di dalam UU Koperasi tidak mencantumkan definisi yang jelas mengenai CU, melainkan hanya Koperasi Serba Usaha (KSU) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), “ ujar Erma di Pontianak Senin (12/11/12).

Menurutnya, salah satu titik krusial bagi rakyat Kalbar adalah pengaturan CU, dimana Kalbar merupakan salah satu basis pertumbuhan CU terbesar di Indonesia dan telah terbukti menjadi salah satu motor pengerak perekonomian rakyat pedesaan di Kalbar.

“Tapi anehnya tidak terakomodir dalam UU Koperasi, justru sebaliknya UU Koperasi baru menjadi ancaman keberlangsungan keberadaan CU kedepan, “ terangnya.

Lebih lanjut, Senator asal Kalbar ini menyatakan, DPD sebagai Wakil daerah sebenarnya menyadari pentingnya koperasi bagi daerah. Sehingga sejak 31 Januari 2011, Komite 4 DPD sebagai mitra Kementrian Koperasi dan UMKM mengadakan pembicaan dengan penggiat koperasi, antara lain BKCU Kalbar, wakil Lembaga Pinjaman dari Bali dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia.

“Bahkan, DPD telah mengeluarkan keputusan kelembagaan yang berisi Pemandangan dan Pendapat DPD atas RUU tentang Koperasi. Namun, sayangnya karena fungsi legislasi yang tidak maksimal dari konstitusi, menyebabkan banyak pandangan dan pendapat DPD tidak terakomodir oleh DPR RI,” ungkap Erma

Seperti diketahui, kelahiran UU Perkoperasian telah menimbulkan pro dan kontra. Beberapa substansi baru dalam aturan ini, antara lain : penguatan modal koperasi, melalui penerbitan Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Selain itu, ada penegasan KSP dengan prinsip dari, oleh dan untuk anggota. Hal ini bertujuan agar tidak membuka peluang moral hazard dan menjadikan koperasi sebagai sasaran pencucian uang dalam bentuk kolektif dan legalisasi atas praktik keuangan informal skala mikro yang bersifat rentenir.(Boy Sinu) – sumber: http://www.rripontianak.net/berita-9-uu-koperasi-kandung-sejumlah-kelemahan-.html

Anggota   Senat   DPD   RI  Daerah  Pemilihan  Kalbar  Erma  Suryani  Ranik,  SH mengungkapkan  sebanyak 30 persen warga Kalbar akan terpengaruh dengan adanya UU Perkoperasian baru ini.

Dikatakannya,  ia  sebagai  warga  Kalbar  dan  anggota  dari  Credit Union (CU) menginginkan  mampu  memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  pusat  terkait pengaturan credit union.  “Saya  akan marah jika CU di Kalbar terpaksa dihapus atau ditutup, tidak mungkin nama CU berubah menjadi koperasi simpan pinjam,” kata Erma. Ia  mengaku,  Kalbar sebagai basis pengembangan credit union telah mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat pedesaan. Namun,  ia  sangat  menyayangkan  tindakan  pemerintah  pusat  yang  tidak mampu mengakomodir  rekomendasi  dan  pandangan  dari  DPD  RI  untuk  ditindaklanjuti sebagai masukan. “Pemerintah   pusat  cenderung  sentralistik  dan  tidak  melibatkan  pemerintah daerah,  ditambah  lagi  fungsi  legislasi  yang  tidak maksimal oleh konstitusi sehingga  banyak  pandanga  dan pendapat DPD RI tidak diakomodir DPR RI,” ungkap Erma. Ia  mengatakan,  ada  beberapa  hal  pendapat  dan  rekomendasi yang disampaikan melalui  keputusan  DPD  RI  Nomor  56/DPD RI/IV/2010-2011 tentang pandangan dan pendapat  DPD  RI  atas  rancangan  UU  tentang  koperasi tidak menjadi gambaran terhadap  UU Perkoperasian baru, UU Nomor 17 Tahun 2012 ini hanya mampu menjawab persoalan koperasi yang ada di Pulau Jawa saja. “Maka  kami ingin melakukan pemetaan kritis terhadap persoalan UU Koperasi baru, karena  terbitnya  UU baru ini akan berdampak pada CU ke depan, kita berharap CU proaktif  terhadap UU baru ini, karena masih ada celah untuk saran dan masukan,” harap Erma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *