Erma Dukung Otonomi Khusus Kalimantan

Erma S. Ranik SH.Usulan Otonomi Khusus yang digagas oleh Majelis Adat Dayak Nasional di dukung sepenuhnya oleh Erma Suryani Ranik, anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat. Otonomi khusus adalah usulan yang mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional II Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Borneo Dayak Forum Meeting III di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang digelar pada awal september lalu. Dukungan Erma ini dinyatakan saat dilakukan Rapat kerja Komite IV, DPD RI dengan Kementrian Keuangan untuk Pengawasan APBN TA 2013 dan Pembahasan RAPBN TA 2014 di Gedung DPD RI (4/09/2013). Erma menyatakan bahwa Kalimantan sering tersisih dari pembangunan. Dibandingkan dengan Papua dan Aceh yang masing-masing mendapat 2 persen dari total Dana lokasi Umum (DAU), Kalimantan cenderung tidak diperhatikan. “ Saya minta Kementerian keuangan khususnya para Dirjen yang hadir ini untuk mengkaji, apakah memungkinkan secara keuangan dengan postor APBN sekarang ini, ke depan otonomi khusus Kalimantan diberikan. Bapak-bapak jangan pusing soal lainnya, urusan politik biar kami yang urus, tolong kaji saja secara singkat kemungkinan itu. Nanti pada rapat berikutnya saya tunggu,” tegas politisi muda ini. Menanggapi permintaan Erma, Dirjen Perimbangan Keuangan Dr Marwanto Harjowiryono, M.A menyatakan bahwa dalam bernegara memang tidak ada yang sempurna. “Masih banyak memang daerah-daerah yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kita akan sempurnakan itu, namun konteks nya tetap harus dalam NKRI,” jawab Marwanto. Dalam rapat tersebut dipaparkan arah kebijakan fiskal untuk tahun 2014 beserta penyerapan anggaran dari Kementerian dan lembaga. Selain itu juga dibahas tentang 10 kebijakan belanja tahun 2014. “ termasuk langkah strategis pengurangan perjalanan dinas dan rapat-rapat serta konsenyering dari kementerian/ lembaga agar lebih hemat dan efektif,” tegas Marwanto. Harus Kompak Soal otonomi khusus ini juga diingatkan oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI GKR. Ayu Kustiyah. “Ini tolong pemerintah pusat kalau ngurus dana transfer harusnya dilakukan dengan adil berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan wilayah. Jangan sampai tidak adil sehingga menimbulkan banyak usulan otonomi khusus,” kata puteri keraton solo ini. Ditemui seusai Rapat, Erma Suryani Ranik menyatrakan otonomi khusus Kalimantan bukan mustahil. “Yang paling penting adalah niat baik. Niat baik rakyat Kalimantan untuk lebih sejahtera dalam pembangunan. Niat baik ini harus didukung oleh para gubernur, DPRD Provinsi, anggota DPR RI dan anggota DPD RI se Kalimantan,” jelas Erma panjang lebar. Langkah awal yang mendesak menuju otonomi khusus ini menurut Erma adalah dengan meminta adanya study kelayakan dan sektor-sektor apa saja yang bisa mendapat otonomi khusus, beserta sumber-sumber pendanaannya. Erma menambahkan, bahwa bicara otonomi khusus Kalimantan berarti bicara untuk seluruh rakyat yang mendiami pulau Kalimantan, tanpa meliahat suku dan agamanya. Karena ini menurutnya merupakan kebutuhan bersama. “ Yang lebih penting diingat bahwa menuju otonomi khusus Kalimantan perlu undang-undang, nah ini yang harus dibereskan. Paling tidak kerja besar untuk DPR RI dan DPD RI se Kalimantan periode 2014 – 2019, harus kompak,” tegasnya menutup perbincangan.*******

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *