DPD USUNG RUU PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN

Pada siang paripurna Penutupan Masa Sidang 1 2013 – 2014, DPD RI menyetujui usul inisiatif RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan. RUU ini adalah bagian dari respond DPD RI terhadap kondisi pembangunan di daerah perbatasan. “Saat ini daerah perbatasan diurus dengan banyak sekali undang-undang. Tetapi hasil pembangunan sama sekali tidak maksimal. Karena itu kami sangat bekerja keras agar RUU ini bisa menjadi sebuah undang-undang nantinya di DPR,” demikian diasmpaikan Erma Suryani Ranik, SH anggota DPD RI dari Kalimantan Barat.

Alirman Sori, Ketua Komite 1 dalam sambutannya menyatakan bahwa terdapat 8 azas yang diajukan DPD RI daalaam RUU Pengeelolaan Daerah Perbatasan. “ Azas-azas itu adalah Azas Kedaulatan, Azas Kebangsaan, Azas Kenusantaraan, Azas Keadilan, Azas Kesejahteraan, Azas keamanan dan ketentraman, Azas ketertiban dan kepastian hukum dan azas Kerjasama dan kemanfaatan,” jelass Alirman Sori.
RUU ini terdiri dari 11 Bab dan 32 pasal dengan menetapkan pokok pikiran bahwa ada 4 tujuan pengelolaan daerah perbatasan. “ Tujuan pertama dalah memberikan arah pengelolaan daerah perbatasan. Tujuan kledua adalah menjamin keadilan, kebhinekatunggalikaan, kenusantaraan, partisipatif, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Tujuan ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kelestarian lingkungan dan kelestarian budaya di daerah perbatasan. Tujuan keempat adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perbatasan dengan daerah lainnya dan negara tetangga yang berbatasan,” jelas Alirman panjang lebar.
Hal yang paling penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan soal dana pembangunan perbtasan. RUU ini mengusulkan penyediaan Dana Khusus percepatan pembangunan perbatasan selama 20 tahun dengan rincian tahun ke 1 – tahun ke limabelas setara besarnya dengan 2 % ( dua persen) Dana Alokasi Umum. Untuk tahun ke 16 – 20, besarnya setara dengan 1 % darri DAU. “Dengan alokasi dana percepatan ini tentu saja semua daerah perbatasan diharapkan memiliki kepastian satu alokasi dana yang khusus untuk menggenjot pembangunan sehingga kesenjangan sosial yang selama ini terjadi di perbatasan dapat dihilangkan dalam 20 tahun,” jelas Erma Suryani Ranik menutut perbincangan. *******

Silahkan klik disini untuk mengunduh RUU Perbatasan

Silahkan klik disini untuk mengunduh Naskah Akademik RUU Perbatasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *