DPD USUNG RUU PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN

Pada siang paripurna Penutupan Masa Sidang 1 2013 – 2014, DPD RI menyetujui usul inisiatif RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan. RUU ini adalah bagian dari respond DPD RI terhadap kondisi pembangunan di daerah perbatasan. “Saat ini daerah perbatasan diurus dengan banyak sekali undang-undang. Tetapi hasil pembangunan sama sekali tidak maksimal. Karena itu kami sangat bekerja keras agar RUU ini bisa menjadi sebuah undang-undang nantinya di DPR,” demikian diasmpaikan Erma Suryani Ranik, SH anggota DPD RI dari Kalimantan Barat. Continue reading

Erma Dukung Otonomi Khusus Kalimantan

Erma S. Ranik SH.Usulan Otonomi Khusus yang digagas oleh Majelis Adat Dayak Nasional di dukung sepenuhnya oleh Erma Suryani Ranik, anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat. Otonomi khusus adalah usulan yang mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional II Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Borneo Dayak Forum Meeting III di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang digelar pada awal september lalu. Continue reading